Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry. Foto: Jaka/Man

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry menjelaskan kepolisian sebagai penegak hukum dan pelaksana undang-undang harus memiliki wawasan kebebasan berekspresi dan keamanan nasional sebagaimana amanah konstitusi. Dia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar menjalankan tugas secara humanis, menjamin kemanan nasional sekaligus menghormati harkat dan martabat warga negara.

"Saya meminta Kapolri agar menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di lapangan agar memiliki kebijaksanaan dalam mencari keseimbangan antara jaminan atas kebebasan berekspresi, jaminan atas keamanan nasional, dan penghormatan atas harkat dan martabat orang lain," papar Herman dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Pernyataan ini dia ungkapkan menanggapi sejumlah warga yang ditangkap aparat kepolisian saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Blitar, Jawa Timur, dan Solo, Jawa Tengah. Warga yang ditangkap itu, antara lain seorang petani di Blitar dan beberapa mahasiswa di Solo. Polisi tidak menahan dan langsung memulangkan mereka ke rumah masing-masing.

Herman menjelaskan kebebasan berekspresi merupakan amanah konstitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap HAM, namun patut digarisbawahi bahwa kebebasan berekspresi bukan serta merta hak yang tidak dapat dibatasi.

"Seperti contoh, Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, menyatakan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi itu dibatasi dengan dua batasan, yaitu untuk alasan keamanan nasional dan menghormati harkat dan martabat orang lain," ungkap Herman.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan meminta Kapolri agar seluruh jajarannya di lapangan memiliki kebijaksanaan dan menghindari tindakan represif dalam menjalankan tugas. Ia berharap agar aparat kepolisian ke depan menghindari tindakan represif dan lebih mengutamakan upaya persuasif serta humanis dalam menjalankan tugasnya. (eko/es)